Ibrahim Jaber Bayangi Citra PM Sudan

Ibrahim Jaber kembali menjadi sorotan di Sudan di tengah situasi perang yang berkepanjangan dan krisis pemerintahan yang belum menemukan titik terang. Namanya kian sering disebut publik sebagai figur yang justru lebih tampak memimpin dibandingkan Perdana Menteri Sudan saat ini.

Jaber merupakan anggota Dewan Kedaulatan Transisi Sudan dari unsur militer. Ia dikenal sebagai salah satu pejabat yang mendapat mandat penting dalam struktur negara pascakonflik politik dan militer yang melanda Sudan.

Dalam perkembangan terbaru, Ibrahim Jaber memimpin sebuah komite yang bertanggung jawab atas koordinasi layanan publik. Tugas utama komite ini mencakup pemulihan fasilitas umum, rekonstruksi wilayah terdampak perang, serta memastikan roda administrasi tetap berjalan.

Peran tersebut menempatkan Jaber langsung di garis depan krisis kemanusiaan dan tata kelola negara. Di berbagai laporan dan rekaman video, ia terlihat turun langsung ke lapangan, meninjau kondisi kota, serta berinteraksi dengan aparat dan warga sipil.

Aktivitas Jaber paling banyak terlihat di Khartoum dan daerah sekitarnya. Ia memantau pembukaan kembali rumah sakit, perbaikan infrastruktur dasar, serta pemulihan layanan air, listrik, dan transportasi yang lumpuh akibat perang.

Situasi ini kemudian memicu perbandingan tajam dengan Perdana Menteri Sudan, yang saat ini dijabat oleh Dr. Kamil Idris. Di ruang publik, muncul pertanyaan mengapa sosok militer justru lebih dominan dalam urusan eksekutif.

Dalam sejumlah analisis politik, Ibrahim Jaber bahkan disebut sebagai “Perdana Menteri de facto”. Julukan ini lahir karena intensitas kehadirannya di lapangan jauh lebih tinggi dibandingkan kepala pemerintahan resmi.

Sebaliknya, Perdana Menteri Kamil Idris menuai kritik karena dinilai kurang menunjukkan kepemimpinan yang kuat. Banyak pihak menilai ia gagal membangun karisma dan tidak mampu menerjemahkan visi kebijakan ke dalam tindakan nyata.

Janji-janji awal PM untuk memperbaiki tata kelola dan memulihkan negara dari krisis juga dianggap tidak terealisasi. Kondisi ini memperkuat persepsi publik bahwa terjadi kekosongan kepemimpinan di tingkat eksekutif.

Kekosongan tersebut secara perlahan diisi oleh Ibrahim Jaber melalui kerja-kerja lapangan yang terlihat konkret. Dalam situasi perang, publik cenderung mengapresiasi pemimpin yang hadir secara fisik dan mengambil keputusan cepat.

Fenomena ini membuat pamor Jaber meningkat pesat di mata masyarakat. Ia dipersepsikan sebagai pejabat yang bekerja, bukan sekadar berbicara dari balik meja pemerintahan.

Pengamat politik Sudan, Qasim Al-Zhafer, menilai situasi ini tidak sesederhana perbandingan individu. Ia mencurigai adanya faktor politik yang lebih dalam di balik menonjolnya peran Ibrahim Jaber.

Menurutnya, dominasi figur militer dalam pelayanan publik bisa menjadi bagian dari strategi pencitraan. Militer seolah ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan sipil tidak efektif, sementara unsur militer mampu bekerja untuk rakyat.

Jika analisis ini benar, maka perbandingan antara Jaber dan PM bukanlah kebetulan. Ini bisa menjadi pesan politik terselubung kepada masyarakat Sudan yang tengah frustrasi dengan krisis berkepanjangan.

Pencitraan kontras antara militer dan sipil semakin terasa di media sosial dan ruang diskusi publik. Setiap kunjungan lapangan Jaber memperlebar jarak persepsi dengan Perdana Menteri yang jarang terlihat.

Di sisi lain, kondisi perang memang membatasi ruang gerak pemerintahan sipil. Namun keterbatasan ini justru menjadi alasan kuat bagi publik untuk menilai hasil, bukan alasan.

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa otoritas formal tidak selalu sejalan dengan otoritas faktual. Dalam kondisi darurat, figur yang bekerja langsung sering kali dianggap sebagai pemimpin sejati.

Kondisi ini menimbulkan dilema serius bagi masa depan transisi politik Sudan. Ketika peran sipil melemah, dominasi militer berpotensi semakin menguat.

Perbandingan antara Ibrahim Jaber dan Perdana Menteri Sudan pada akhirnya mencerminkan krisis kepemimpinan yang lebih luas. Ini bukan semata soal individu, melainkan tentang arah kekuasaan negara di tengah konflik.

Selama krisis eksekutif belum terselesaikan, figur seperti Ibrahim Jaber kemungkinan akan terus mengambil alih peran strategis. Bagi rakyat Sudan, kehadiran nyata di lapangan tetap menjadi ukuran utama kepemimpinan.

Baca selanjutnya