Sebanyak lima madrasah swasta di Sumatera Utara berubah status menjadi negeri. Perubahan itu setelah permohonan Departemen Agama (Depag) Sumut dikabulkan Depag RI.
”Jumlah sekolah madrasah yang kami usulkan akan dinegerikan ke Depag pusat ada 22 unit. Di antara jumlah itu, hanya lima unit yang dikabulkan menjadi negeri,” ujar Kepala Kantor Wilayah Depag Sumut Syariful Mahya Bandar pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) Depag Sumut di Gedung Binagraha Sumut di Medan kemarin.
Syariful menambahkan,kelima sekolah madrasah yang dinegerikan itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jambur Baru, Kabupaten Mandailing Natal; MIN 2 Kota Padangsidimpuan; Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Balige,Kabupaten Toba Samosir; MTsN Teluk Dalam,Kabupaten Nias Selatan; dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
”Perubahan status lima ma-drasah ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sumut (Gubsu) Syamsul Arifin.Tahun mendatang kami berharap pemerintah pusat menegerikan kembali sekolah swasta yang lain,”ujarnya.
Dengan perubahan status itu, Syariful menyatakan bahwa jumlah madrasah negeri di Sumut bertambah, yakni MIN dari 123 menjadi 125 unit; MTsN (setingkat SMP) dari 56 menjadi 58 unit; dan MAN (setingkat SMA) dari 59 menjadi 40 unit.Sementara itu,madrasah berstatus swasta jumlahnya cukup banyak,yakni madrasah aliyah swasta (MAS) ada 356 unit,madrasyah tsanawiyah swasta (MTS) ada 800 unit, dan madrasah ibtidayah swasta (MIS) sebanyak 501 unit.
”Masih banyak sekolah madrasah di Sumut yang berstatus swasta. Kami berharap sekolah-sekolah itu dinegerikan,”ungkapnya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut, pemerintah pusat melalui Depag Sumut menyalurkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekolah pada 2009 ini sebesar Rp58,1 miliar lebih.
Dana bantuan itu dialokasikan untuk 622 unit sekolah madrasah swasta di Sumut mulai tingkat sekolah dasar hingga menengah. Rinciannya, untuk madrasah ibtidaiyah swasta (MIS) sebanyak 474 unit dengan jumlah bantuan Rp44,3 miliar; madrasah tsanawiyah swasta (MTS) 93 unit Rp8,6 miliar; dan madrasah aliyah swasta (MAS) 55 unit Rp5,1 miliar.
”Harapan kami ,dengan bantuan ini mutu pendidikan meningkat dan target wajib belajar sembilan tahun dapat terpenuhi. Dengan begitu,visi dan misi Pak Gubernur, ’rakyat tidak bodoh’ dapat terwujud,” ujarnya. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin seusai menandatangani prasasti peresmian lima sekolah madrasah itu berharap kepada agar mutu pendidikan sekolah madrasah terlebih setelah adanya perubahan status ini lebih ditingkatkan.” Mesti ada peningkatan kualitas, yakni peningkatan iman dan takwa tamatan ma-drasah,” ujarnya.
Sementara itu,mengenai raker yang akan digelar Depag Sumut, Kepala Hukum dan Hubungan Masyarakat Kanwil Depag Sumut Sholehuddin menyatakan, Raker Depag Sumut digelar selama tiga hari (31 Maret–2 April 2009) di Medan dan Brastagi. Raker ini selain mengevaluasi kinerja 2008 dan memantapkan program kerja 2009, juga sebagai untuk penyusunan renstra 2010.
”Jumlah sekolah madrasah yang kami usulkan akan dinegerikan ke Depag pusat ada 22 unit. Di antara jumlah itu, hanya lima unit yang dikabulkan menjadi negeri,” ujar Kepala Kantor Wilayah Depag Sumut Syariful Mahya Bandar pada pembukaan Rapat Kerja (Raker) Depag Sumut di Gedung Binagraha Sumut di Medan kemarin.
Syariful menambahkan,kelima sekolah madrasah yang dinegerikan itu adalah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Jambur Baru, Kabupaten Mandailing Natal; MIN 2 Kota Padangsidimpuan; Madrasyah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Kota Balige,Kabupaten Toba Samosir; MTsN Teluk Dalam,Kabupaten Nias Selatan; dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan.
”Perubahan status lima ma-drasah ini ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Gubernur Sumut (Gubsu) Syamsul Arifin.Tahun mendatang kami berharap pemerintah pusat menegerikan kembali sekolah swasta yang lain,”ujarnya.
Dengan perubahan status itu, Syariful menyatakan bahwa jumlah madrasah negeri di Sumut bertambah, yakni MIN dari 123 menjadi 125 unit; MTsN (setingkat SMP) dari 56 menjadi 58 unit; dan MAN (setingkat SMA) dari 59 menjadi 40 unit.Sementara itu,madrasah berstatus swasta jumlahnya cukup banyak,yakni madrasah aliyah swasta (MAS) ada 356 unit,madrasyah tsanawiyah swasta (MTS) ada 800 unit, dan madrasah ibtidayah swasta (MIS) sebanyak 501 unit.
”Masih banyak sekolah madrasah di Sumut yang berstatus swasta. Kami berharap sekolah-sekolah itu dinegerikan,”ungkapnya. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sumut, pemerintah pusat melalui Depag Sumut menyalurkan dana bantuan rehabilitasi ruang kelas sekolah pada 2009 ini sebesar Rp58,1 miliar lebih.
Dana bantuan itu dialokasikan untuk 622 unit sekolah madrasah swasta di Sumut mulai tingkat sekolah dasar hingga menengah. Rinciannya, untuk madrasah ibtidaiyah swasta (MIS) sebanyak 474 unit dengan jumlah bantuan Rp44,3 miliar; madrasah tsanawiyah swasta (MTS) 93 unit Rp8,6 miliar; dan madrasah aliyah swasta (MAS) 55 unit Rp5,1 miliar.
”Harapan kami ,dengan bantuan ini mutu pendidikan meningkat dan target wajib belajar sembilan tahun dapat terpenuhi. Dengan begitu,visi dan misi Pak Gubernur, ’rakyat tidak bodoh’ dapat terwujud,” ujarnya. Gubernur Sumatera Utara Syamsul Arifin seusai menandatangani prasasti peresmian lima sekolah madrasah itu berharap kepada agar mutu pendidikan sekolah madrasah terlebih setelah adanya perubahan status ini lebih ditingkatkan.” Mesti ada peningkatan kualitas, yakni peningkatan iman dan takwa tamatan ma-drasah,” ujarnya.
Sementara itu,mengenai raker yang akan digelar Depag Sumut, Kepala Hukum dan Hubungan Masyarakat Kanwil Depag Sumut Sholehuddin menyatakan, Raker Depag Sumut digelar selama tiga hari (31 Maret–2 April 2009) di Medan dan Brastagi. Raker ini selain mengevaluasi kinerja 2008 dan memantapkan program kerja 2009, juga sebagai untuk penyusunan renstra 2010.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.